Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai Kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit. Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan Kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang usia muda, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir Kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta. Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan Kota Batavia. Lama-kelamaan Kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20. Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan: Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan Kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21. Menurut sejarahnya, Kota Jakarta mengalami perubahan nama hingga kemudian di tetapkan menjadi DKI Jakarta. Berikut proses yang terjadi   Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran. 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkansebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956). 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama StadBatavia. 1 April 1905 berubah nama menjadi 'Gemeente Batavia'. 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia. 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi. September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan, Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia. 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj'a Jakarta. 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Djakarta Raya. Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Tahun1999, melalaui UU no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khususibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadipemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan   bukan pada wilyah kota, selain itu wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi 6 (5 wilayah    kotamadya dan satu kabupaten administratif kepulauan seribu) VISI dan MISI Melihat kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Kota Jakarta, maka Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan visi Jakarta yaitu: “Terwujudnya Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, sejajar dengan kota-kota besar dunia, dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera”  Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan daerah sebagai berikut: a.     membangun prasarana dan sarana kota yang manusiawi; b.     mengoptimalkan produktivitas kota sebagai kota jasa berskala dunia; c.      mengembangkan budaya perkotaan; d.     mengarusutamakan pembangunan berbasis mitigasi bencana; e.     menciptakan kehidupan kota yang sejahtera dan dinamis; dan f.       menyerasikan kehidupan perkotaan dengan lingkungan hidup.

Banten sebagai nama suatu wilayah sudah dikenal dan diperkenalkan sejak abad ke 14. Mula-mula Banten merupakan pelabuhan yang sangat ramai disinggahi kapal dan dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah hingga orang Eropa yang kemudian menjajah bangsa ini. Pada tahun 1330 orang sudah mengenal sebuah negara yang saat itu disebut Panten, yang kemudian wilayah ini dikuasai oleh Majapahit di bawah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Pada 8 Oktober 1526, berdiri Kadipaten Banten di Surasowan. Pada tahun 1552 – 1570 Maulana Hasanudin Panembahan Surosowan menjadi Sultan Banten pertama. Sejak itu dimulailah pemerintahan kesultanan di Banten yang diakhiri oleh Sultan Muhammad. Setelah memasuki masa kemerdekaan muncul keinginan rakyat Banten untuk membentuk sebuah provinsi. Niatan tersebut pertama kali mencuat di tahun 1953 yang kemudian pada 1963 terbentuk Panitia Provinsi Banten di Pendopo Kabupaten Serang. Namun ternyata perjuangan untuk membentuk Provinsi Banten dan terpisah dari Jawa Barat tidaklah mudah dan cepat. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi Komite Pembentukan Provinsi Banten (PPB). Sejak itu mulai terbentuk Sub-sub Komite PPB di berbagai wilayah di Banten untuk memperkokoh dukungan terbentuknya Provinsi Banten. Pada akhirnya pada 4 Oktober 2000 Rapat Paripurna DPR-RI mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengesahkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang PPB. Sebulan setelah itu, pada 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan Pejabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintah provinsi sementara waktu sebelum terpilihnya Gubernur Banten definitif. Pada tahun 2002 DPRD Banten memilih Dr. Ir. H. Djoko Munandar, MEng dan Hj. Atut Chosiyah, SE. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama. Pada awalnya, Provinsi Banten terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang, Serang dan dua kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran wilayah, Kabupaten Serang menjadi Kabupaten Serang dan Kota Serang. Selanjutnya, Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sehingga, Provinsi Banten saat ini terdiri dari empat kabupaten dan empat kota. Visi-Misi Provinsi Banten Visi Provinsi Banten sebagai berikut:  “Iman dan taqwa, landasan pembangunan menuju Banten mandiri, maju dan sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Menyiapkan Landasan Pembangunan dan Sistem Kepemerintahan yang kokoh serta memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Governement) yang didukung oleh Penegakan Supremasi Hukum. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kemandirian Masyarakat serta Pemasyarakatan IPTEK. Menggalang semangat kebersamaan dan solidaritas untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan. Mendorong pensinergian keanekaragaman potensi untuk pengoptimalan dan percepatan pembangunan. Meningkatkan partisipasi aktif dan kemitraan yang sinergis seluruh komponen pelaku pembangunan (Stakeholders). Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan budaya Banten dan kehidupan masyarakat Provinsi Banten yang agamis.   Sedangkan strategi dan arah kebijakan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan publik. Meningkatkan pengwasan dan akuntabilitas aparatur serta tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan aparatur pemerintah daerah sesuai Tupoksi. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Meningkatkan koordinasi antar pemerintahan dan antar perangkat daerah serta tersedianya dukungan atas penataan pemerintahan daerah otonom baru. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat desa. Meningkatkan pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat. Menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok masyarakat. Meningkatkan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan keragaman nilai budaya lokal.

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibukota yang berada di Kota Bandung. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor 378). Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Provinsi Jawa Barat kaya akan peristiwa sejarah dari masa ke masa, baik yang bersifat lokal maupun nasional bahkan dalam masa tertentu di Jawa Barat terjadi peristiwa sejarah yang berskala internasional, misalnya Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Pada awal masa kerajaan, ke daerah Jawa Barat masuk pengaruh budaya Hindu-Budha. Dengan berdirinya Kesultanan Cirebon (1479-1809) dan Kesultanan Banten (1552-1832), Jawa Barat menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya Jawa Barat semakin memiliki arti penting karena menjadi pusat kegiatan/kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara, yaitu pusat kegiatan Kompeni/VOC (abad ke-17 hingga akhir abad ke-18) dan pusat pemerintahan Hindia Belanda (awal abad ke-19 hingga Maret 1942) serta pusat pemerintahan Pendudukan Jepang di Jawa (awal Maret 1942 hingga pertengahan Agustus 1945). Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar yaitu Negara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Negara Belanda. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan AksaraDaerah, diakui tiga suku asli di Jawa Barat yaitu Suku Betawi yang berbahasa Melayu dialek Betawi, Suku Sunda yang berbahasa Sunda dan Suku Cirebon yang berbahasa Bahasa Cirebon (dengan keberagaman dialeknya).  VISI DAN MISI PROVINSI JAWA BARAT Visi Provinsi Jawa Barat adalah “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Sementara Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.  Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut : Mandiri, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air; Dinamis, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan; Sejahtera, yaitu sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Untuk mendukung visi ini, maka misi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing; Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah; Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik; Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.  

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten) yakni Semarang, Rembang, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing gewest terdiri atas kabupaten-kabupaten. Waktu itu Rembang Gewest juga meliputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro. Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan (residentie), yang meliputi beberapa kabupaten (regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (district). Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu Pekalongan, Jepara-Rembang, Semarang, Banyumas, dan Kedu. Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 Pemerintah membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui undang-undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950. Sejak abad VII, banyak terdapat pemerintahan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah (Central Java), yaitu Kerajaan Budha Kalingga, Jepara yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674. Menurut naskah/prasasti Canggah tahun 732, kerajaan Hindu lahir di Medang, Jawa Tengah dengan nama Raja Sanjaya atau Rakai Mataram. Di bawah pemerintahan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya, ia membangun Candi Rorojonggrang atau Candi Prambanan. Kerajaan Mataram Budha yang juga lahir di Jawa Tengah selama era pemerintahan Dinasti Syailendra, mereka membangun candi-candi seperi Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, dan lain-lain. Pada abad 16 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Hindu, kerajaan Islam muncul di Demak, sejak itulah Agama Islam disebarkan di Jawa Tengah. Setelah kerajaan Demak runtuh, Djoko Tingkir anak menantu Raja Demak (Sultan Trenggono) memindahkan kerajaan Demak ke Pajang (dekat Solo). Dan menyatakan diri sebagai Raja Kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Adiwijaya. Selama pemerintahannya terjadi kerusuhan dan pemberontakan. Perang yang paling besar adalah antara Sultan Adiwijaya melawan Aryo Penangsang. Sultan Adiwijaya menugaskan Danang Sutowijaya untuk menumpas pemberontakan Aryo Penangsang dan berhasil membunuh Aryo Penangsang. Dikarenakan jasanya yang besar kepada Kerajaan Pajang, Sultan Adiwijaya memberikan hadiah tanah Mataram kepada Sutowijaya. Setelah Pajang runtuh ia menjadi Raja Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dan bergelar Panembahan Senopati. Di pertengahan abad 16 bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dalam usaha mencari rempah-rempah yang akan diperdagangkan di Eropa. Pada saat yang sama, bangsa Inggris dan kemudian bangsa Belanda datang ke Indonesia juga. Dengan VOC-nya bangsa Belanda menindas bangsa Indonesia termasuk rakyat Jawa Tengah baik dibidang politik maupun ekonomi. Di awal abad 18 Kerajaan Mataram diperintah oleh Sri Sunan Pakubuwono II, setelah beliau wafat muncul perselisihan diantara keluarga raja yang ingin memilih/menunjuk raja baru. Perselisihan bertambah keruh setelah adanya campur tangan pemerintah Kolonial Belanda pada perselisihan keluarga raja tersebut. Pertikaian ini akhirnya diselesaikan dengan Perjanjian Gianti tahun 1755. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua kerajaan yang lebih kecil yaitu Surakarta Hadiningrat atau Kraton Kasunanan di Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Kasultanan di Yogyakarta. Sampai sekarang daerah Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Visi Misi Provinsi Jawa Tengah   Adapun slogan Provinsi Jawa Tengah adalah "BALI NDESO MBANGUN DESO". Provinsi Jawa Tengah memiliki visi sebagai berikut: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TENGAH YANG SEMAKIN SEJAHTERA" Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 1.   Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur; 2.   Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, UMKM dan industri padat karya; 3.   Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal; 4.   Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan; 5.   Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur; 6.   Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.      

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi ini beribukota di Yogyakarta. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.  Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).  Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman.  Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dari  4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin  bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.  Sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Pada saat ini, Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.   Visi misi Visi pembangunan Provinsi DI Yogyakarta, yaitu: “Terwujudnya pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka, dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintah yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan.” Berdasarkan visi pembangunan tersebut diatas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut: Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tinggi. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pusat Kebudayaan Terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pusat Budaya, dan bertaqwa (IMTAQ), serta mampu memilih dan menyerap Budaya Modern yang positif dan tetap melestarikan Budaya Daerah. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pembangunan yang terpadu, komplementatif dan sinergi antar Wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui ketahanan sosial budaya dan ketahanan sumberdaya, yang berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tujuan Wisata MICE (Meeting Incentive, Conference and Exibition) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai Daerah Tujuan Wisata kedua setelah Bali, yang didukung posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di Pulau Jawa. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Wilayah pengembangan Industri sedang dan kecil non polutan serta industri rumah tangga modern yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global. Menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal, regional dan global dengan produk Agrobisnis dan Agroindustri yang kompetitif.  

Dalam perjalanan sejarah bangsa, proses pembentukan struktur pemerintahan dan kewilayahan Jawa Timur ternyata memiliki perjalanan sangat panjang. Dari sumber-sumber epigrafis dalam bentuk tertulis (Prasasti Dinoyo) diketahui bahwa sejak abad VIII, tepatnya tahun 760 di Jawa Timur telah muncul suatu satuan pemerintahan; Kerajaan Kanjuruhan di Malang, dengan status yang sampai kini masih diperdebatkan. Pada abad X, Jawa Timur menapaki fase baru, Jawa Timur yang semula merupakan wilayah pinggiran dari Kerajaan Mataram Kuno Jawa Tengah, kemudian mendapatkan momentum sebagai pusat kekuasaaan berbagai kerajaan, seperti Medang(937-1017), Kahuripan (1019-1049), Daha-Janggala (1080-1222), Singasari (1222-1292) dan Majapahit (1293-1527). Dalam hal ini, PU Shendok (929-947) adalah tokoh paling berjasa yang berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Jawa Timut. Struktur pemerintahannya secara hirarkhis terdiri dari pmerintah pusat (Kraton), Watek (Daerah). Struktur ini terus bertahan sampai abad XIII zaman Singasari. Pada abad XIII terjadi perkembangan baru dalam strukur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu Negara (Provinsi). Berdasarkan Prasasti Mulamalurung (1255) dari masa Wisnu Wardhana yang juga bergelas Sminingrat menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari Pusat (Kraton), Negara (Provinsi), Watek (Kabupaten) dan Wanua (Desa). Pada masa kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari bhumi (Pusat/Kraton), Negara (Provinsi/Bhatara), Watek/Wiyasa (Kabupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu (Kademangan), Thani/Wanua (Desa/Petinggi) dan paling bawah Kabuyutan (Dusun/Rama). Anehnya struktur kenegaraan Majapahit (1294-1527) justru berkembang secara ketat pada masa Mataram (1582-1755), Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Kuthagara/Negara (Pusat/Kraton), Negaragung/Negaraagung (Provinsi Dalam), Mancanegara (Provinsi Luar), Kabupatend dan Desa. Secara Estimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh Pesisir Wetan dan Mancanegara Wetan (Pedalaman Jawa Timur). Selanjutnya setelah Huru hara Cina di Kartasura (1743), seluruh Wilayah Pesisir Utara JAwa dan Seluruh Pulau Madura jatuh di tangan kompeni, sedang daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman jawa (Mancanegara Wetan-Mancanegara Kulon). Dengan berakhirnya perang Dipanegara (1830), seluruh Jawa Timur (Bang Wetan) dapat dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dari tahun 1830-1928/1929, Belanda menjalankan pemerintahan dengan hubungan langsung Pemerintah Pusat VOC di Batavia dengan para Bupati yang berada di wilayah kekuasaanya. Pemerintah Hindia Belanda yang sejak awal abad XX menerapkan politik imperalisme modern melakukan intensifikasi pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Provincient van Oost Java) pada tahun 1929, dengan struktur pemerintahan, wilayaha dan birokrasi tidak jauh berbeda seperti yang ada sekarang. Pada masa pendudukan jepang (1942-1945) seperti daeah lain, Jawa Timur diletakan dibawah pendudukan militer Jepang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan kenegaraan. Berdasarkan pasa 18 Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuklah Provinsi dan Penentuan para Gubernurnya. Untuk pertama kalinya, R.M.T Soerjo yang kala itu menjabat Residen Bojonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama R.M.T Soejo yang dilantik tanggal 5 September 1945, sampai tanggal 11 Oktober 1945 harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro dan baru tanggal 12 Oktober 1945 boyong ke Surabaya, Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Atas pertimbangan perjalanan sejarah inilah maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan Tanggal 12 Oktober sebagai hari Jadi Jawa Timur dan akan diperingati secara resmi setiap tahun, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur.   Visi Misi Visi pembangunan Jawa Timur adalah sebagai berikut:  "Pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak." Untuk mencapai visi tersebut, adapun misi Jawa Timur adalah sebagai berikut:  a. mengembangkan perekonomian modern Jawa Timur berbasis agro; b. mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya; c. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup; d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; e. mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi; f. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik; Sedangkan kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025  diarahkan pada masing-masing misi sebagai berikut: Misi Pertama, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis; pengembangan sistem informasi agrobisnis; pengembangan sumberdaya agrobisnis; pembinaan sumberdaya manusia;  pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan investasi, serta pengembangan pariwisata; Misi Kedua, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; pemberdayaan perempuan; sertapembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa; Misi Ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; pembangunan kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan; Misi Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam,pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan; Misi Kelima, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber daya air; perumahan dan permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang; Misi Keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan pada pembangunan hukum; penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan politik; pembangunan komunikasi dan informasi; pembangunan keamanan dan ketertiban ; serta pembangunan keuangan daerah.