Tujuan umum penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan, secara sinergis antarsektor maupun antarwilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara dalam proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan.

             Tujuan khusus penataan ruang wilayah provinsi adalah:

1. Mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk mencapai keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara dalam kerangka terciptanya keterpaduan rencana tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Mewujudkan keterpaduan pengendalian ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
4. Mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah berdasarkan konsep LECI (Lombok as Eco City Island) dan Su-EZ (Sumbawa Eco-Zone) menuju NTB Hijau.
5. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antarkawasan, antarkabupaten dan antarkota;
6. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk;
7. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
8. Mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan dan pembangunan infrastruktur wilayah.

 

1.      Rencana Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi : kawasan andalan dan sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, system jaringan energy, system jaringan telekomunikasi, dan system jaringan sumberdaya air. Struktur ruang wilayah Nusa Tenggara Barat dipaparkan lebih lanjut dalam bahasan berikut.

a)     Sistem Perkotaan

Pengembangan pusat kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:

·      Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

·      Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

·      Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Tabel Pusat-Pusat Kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Perda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat  2009-2028

 

Peran dan fungsi wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan penegasan posisi NTB dalam konteks regional maupun nasional. Penetapan peran dan fungsi tersebut didasarkan atas potensi yang ada, pengaruh lingkungan eksternal yang dapat dijadikan peluang dalam pengembangan wilayah. Peran dan fungsi wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Pariwisata yang diwujudkan dengan:

1. Revitalisasi pengembangan pertanian, peternakan dan perkebunan;
2. Akselerasi pengembangan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
3. Akselerasi pengembangan kawasan pariwisata dan budaya;
4. Akselerasi pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri rumah tangga dan kerajinan;
5. Akselerasi pengembangan infrastruktur wilayah (transportasi, energi, telekomunikasi dan sumberdaya air);
6. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Sedangkan peran dan fungsi masing-masing kabupaten/kota pada prinsipnya adalah perluasan peran dan fungsi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tabel Fungsi Kawasan Andalan dan Kabupaten/Kota

 

b)     Sistem Jaringan Transportasi

  Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

·         Sistem jaringan transportasi darat;

·         Sistem jaringan transportasi laut; dan

·         Sistem jaringan transportasi udara;

 

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pengembangan sistem jaringan transportasi jalan salah satunya bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga didalam wilayah kabupaten terutama interaksi antarkabupaten/kota diupayakan terjadi interaksi antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah belakangnya (hinterland).

Berdasarkan hasil analisa moda terhadap pusat pertumbuhan potesial, dapat ditentukan pengembangan jaringan jalan Provinsi NTB sebagai berikut :

a)  Jaringan jalan Arteri; yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi secara berdaya guna.

b)  Yang termasuk dalam jaringan jalan arteri meliputi ruas jalan Lembar – Gerung – Rumak – Dasan Cermen – Mataram – Cakranegara – Narmada – Mantang – Kopang – Masbagik – Rempung – Aikmel – Pringgabaya – Labuhan Lombok – Labuhan Tano – Simpang Negara – Sumbawa Besar – Lape – Plampang – Empang – Dompu – Bima – Sape.

c)  Jaringan Jalan Kolektor; yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang termasuk dalam jaringan jalan kolektor meliputi ruas jalan-jalan provinsi.

d)  Jaringan jalan khusus; yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Ruas jalan khusus yang dimaksud seperti ruas jalan penghubung antara ruas jalan arteri/kolektor menuju kawasan kawasan industri, pelabuhan penyebrangan, pelabuhan laut, bandara dan kawasan strategis lainnya. Bentuknya antara lain jalan tol dan jalan khusus lainnya.

Usulan pengembangan antara lain ruas jalan Rempung – Labuhan Lombok menjadi jalan utama sepanjang 27,8 km, Sumbawa Besar – Simpang Negara sepanjang 82,1 km, Km 70,00 – Bts. Cabdin Dompu (Km.130,00 Sbw) sepanjang 60,5 km. Dimana fungsi jaringan jalan-jalan ini adalah sebagai jalan utama dengan status jalan nasional.

Pengembangan untuk ruas – ruas jalan menjadi jalan alternatif provinsi pada ruas-ruas jalan Rumak – Kediri sepanjang 3,1 km, Kediri – Praya 18,2 km, Mantang – Praya 12,5 km, ruas jalan Praya – Keruak – Pancor sepanjang 45 km. Jalan-jalan ini berfungsi sebagai jalan alternatif dengan status jalan provinsi.

Untuk status jalan provinsi dengan fungsi pendukung terdapat pada ruas-ruas jalan antara lain Taliwang – Simpang Negara sepanjang 33,3 km, ruas jalan Rembiga – Tanjung 31,3 km, ruas jalan Dompu – Hu’u 37,4 km, ruas jalan Talabiu – Tangga sepanjang 23,1 km dan Taliwang – Jereweh sepanjang 15,9 km.

Sedangkan ruas jalan Ampenan – Junction sepanjang 3,6 km, Junction – Mataram 1 km, Jl. Adi Sucipto – Rembiga 3,3 km dan Labuhan Balad – Taliwang sepanjang 6,1 km difungsikan sebagai jalan pendukung dengan status nasional. Untuk lebih jelas dan detailnya rencana pengembangan jaringan jalan Provinsi NTB dapat dilihat dalam Tabel.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara Barat dan tercapainya keseimbangan pembangunan antar wilayah, maka selain arahan tersebut diatas berikut ini adalah arahan pengembangan ke depan:

1. Pengembangan jalur jalan lingkar selatan Pulau Lombok Mulai dari Lembar–Sekotong–Pelangan; Pelangan–Labuhan Poh–Bangko-bangko–Teluk Mekaki; Sekotong–Lemer–Sepi; Teluk Mekaki–Teluk Sepi; Sepi–Pengantap–Montong Ajan–Kuta–Awang–Batu Nampar–Jor–Telong-elong; Jor–Serumbung–Ekas–Kaliantan; Tanjung Paek–Tanjung Ringgit; Kaliantan–Tanjung Ringgit. Pengembangannya ditujukan untuk membuka akses potensi ekonomi kawasan selatan terkait dengan pembangunan Bandar Udara Internasional baru dan pembangunan pelabuhan telongelong.
2. Pengembangan jalur jalan utara Pulau Lombok mulai dari Mataram-Tanjung-Gangga-Bayan-Sambelia-Labuhan Lombok untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan utara dan mengantisipasi pemekaran wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian utara yang berpusat di Bayan.
3. Pengembangan jalur jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa mulai dari Jereweh-Sejorong–Tetar–Lunyuk–Simpang Ropang–Sekokat–M’Bawi; Dompu–Hu’u–Parado–Wilamaci–Karumbu–Sape
4. Pengembangan jalur jalan lingkar utara Pulau Sumbawa bagian timur mulai dari Simpang Banggo–Kempo–Kesi–Hodo–Doropeti–Labuhan Kenanga–Kawinda To’i–Piong–Simpang Kore–Kiwu–Sampungu–Bajo–Sila–Bima–Tawali–Sape.
5. Pengembangan jalur jalan lingkar selatan Pulau Sumbawa bagian timur mulai dari Sape – Dompu.

Simpul sebagai titik perpindahan moda angkutan bisa dibedakan atas dua kategeori. Pertama simpul eksternal, yakni simpul yang terjadi akibat perpindahan pergerakan internal-eksternal atau sebaliknya dan eksternal – internal. Dan yang kedua adalah simpul internal yakni titik terjadinya perpindahan pergerakan internal.

Simpul transportasi darat merupakan titik dalam jaringan jalan dimana terjadi perpindahan jenis angkutan dibedakan atas; terminal, bandara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan. Terminal (terminal penumpang dan barang) disediakan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda, mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, membongkar dan memuat barang.

Terminal penumpang dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe terminal yaitu :

• Terminal penumpang tipe A, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan. Terminal penumpang tipe A dikembangkan di Kota Mataram, Sumbawa Besar dan Bima.
• Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan atau angkutan perdesaan. Terminal penumpang tipe B dikembangkan di seluruh Ibu Kota Kabupaten terkecuali telah menjadi terminal penumpang tipe A.
• Terminal penumpang tipe C dikembangkan pada pusat kegiatan lokal (PKL) yang tersebar di Lembar, Narmada, Bayan, Sengkol, Mujur, Keruak, Masbagik, Aikmel, Labuhan Lombok, Jereweh, Poto Tano, Alas, Empang, Lunyuk, Soriutu, Calabai, Kilo, Wawo, Wera.

 

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pelabuhan Nasional adalah pelabuhan yang melayani simpul transportasi laut nasional dan terdiri dari Lembar, Labuhan Lombok, dan Bima serta Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Teluk Awang Pelabuhan Regional adalah pelabuhan yang melayani simpul transportasi laut regional dan terdiri dari: Pemenang, Benete, Labuhan Hají, Telong-Elong, Labangka, Waworada, Cempi, Sape, Calabai, Piong, Lunyuk.

Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan yang melayani simpul transportasi laut lokal dan terdiri dari: Carik, Sekotong, Tanjung Luar, Alas, Kempo. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan di dalam daerah kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya dan  berada di Ampenan. Simpul sebagai titik perpindahan moda angkutan bisa dibedakan atas dua kategeori. Pertama simpul eksternal, yakni simpul yang terjadi akibat perpindahan pergerakan internal-eksternal atau sebaliknya dan eksternal – internal. Dan yang kedua adalah simpul internal yakni titik terjadinya perpindahan pergerakan internal.

Simpul Eksternal

Pelabuhan Penyeberangan

• Pelabuhan Lembar : simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar penumpang dan barang melalui laut dari dan ke arah barat (Pelabuhan Padang Bai Bali).
• Pelabuhan Sape : simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang dan barang melalui laut dari arah timur ( Pelabuhan Bajo Flores Nusa Tenggara Timur).

Ø   Pelabuhan Laut

• Pelabuhan Lembar, simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar penumpang dan barang melalui laut dari dan ke arah barat (Jawa, Kalimantan, Sulawesi)
• Pelabuhan Labuhan Lombok, simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar penumpang dan barang melalui laut dari dan ke arah timur (Sulawesi, NTT, Maluku, Irian Barat, Papua)
• Pelabuhan Badas, simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar barang melalui laut dari dan ke arah timur (Sulawesi, NTT, Irian Barat, Papua).
• Pelabuhan Bima, simpul ini merupakan pintu masuk maupun keluar penumpang dan barang melalui laut dari dan ke arah timur (Sulawesi, Maluku, NTT, Irian Barat, Papua).

Simpul Internal

          Pelabuhan penyeberangan internal meliputi: Labuhan Lombok, Pototano,Telongelong, Benete, Badas, Labangka, Kempo, Doro Mata, Waworada, Sanggar, Bima dan Sape. Jalur penyeberangan internal yang menghubungkan pelabuhan internal meliputi:

• Labuhan Lombok - Poto Tano
• Labuhan Lombok – Labuhan Badas – Kempo – Calabai – Sanggar – Teluk Bima – Sape.
• Telongelong – Benete – Labangka – Doro Mata – Waworada – Sape.

 

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Saat ini bandara utama di Provinsi NTB, yakni Bandara Selaparang Mataram mampu melayani pendaratan jenis  pesawat Boeing 737 sampai beroperasinya Bandar Udara Internasional Lombok (BIL). Setelah beroperasinya BIL diperkirakan mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 maupun Airbus. sedangkan Bandara Brang Biji di Sumbawa Besar dan Bandara M. Salahudin digunakan untuk melayani penerbangan domestik dengan kapasitas pelayanan pesawat jenis foker.

Simpul sebagai titik perpindahan moda angkutan bisa dibedakan atas dua kategeori. Pertama simpul eksternal, yakni simpul yang terjadi akibat perpindahan pergerakan internal-eksternal atau sebaliknya dan eksternal – internal. Dan yang kedua adalah simpul internal yakni titik terjadinya perpindahan pergerakan internal.

Arahan Pengembangan Simpul Eksternal

• Bandara Selaparang: simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang melalui udara ke Pulau Lombok, baik domestik maupun internasional sampai dengan beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL). Melayani jalur penerbangan eksternal ke Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Denpasar sampai dengan beroperasinya BIL di Penujak Lombok Tengah.
• Bandara Internasional Lombok : simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang melalui udara ke Pulau Lombok, baik domestik maupun internasional. Dengan tujuan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan pengembangan infrastruktur udara dalam hal ini bandara sangat menjadi prioritas. Diharapkan dengan adanya BIL di Lombok Tengah, maka pengembangan dan penyediaan infrastruktur pendukung lainnya secara sinergis ataupun mengikuti keberadaannya termasuk alokasi ruang kawasan sekitar bandar udara yang difungsikan sebagai kawasan komersial.
• Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Sumbawa: simpul ini merupakan pintu masuknya penumpang melalui udara ke Pulau Sumbawa bagian timur, melayani jalur eksternal ke Denpasar, Ruteng, Ende, Maumere, Waingapu, Kupang. Untuk kepentingan pengembangan layanan, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin

Arahan Pengembangan Simpul Internal

• Bandara Selaparang, melayani jalur penerbangan internal ke Sumbawa dan Bima sampai beropersinya Bandara Internasional Lombok;
• Bandara Internasional Lombok merupakan pintu masuknya penumpang melalui udara melayani jalur penerbangan internal ke Sumbawa dan Bima.
• Bandara Udara Brangbiji Sumbawa Besar, melayani jalur penerbangan internal ke Mataram sampai mulainya beroperasi Bandara Internasional Lombok di Penujak.
• Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, melayani jalur penerbangan internal ke Mataram sampai mulainya beroperasi bandara internasional baru di Penujak dan apabila Bandara baru di Penujak sudah mulai beroperasional maka jalur ini akan berubah dari Bima ke Penujak;
• Bandar Udara Perintis Sekongkang, melayani jalur penerbangan internal ke Mataram sampai mulainya beroperasi bandara internasional baru di Penujak dan apabila Bandara baru di Penujak sudah mulai beroperasional maka jalur ini akan berubah dari Sekongkang ke Penujak. Bila melihat keberadaan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom baru, maka keberadaan Airstrip Sekongkang dapat dijadikan salah satu stimulator pembangunan daerah, dengan cara mengembangkannya menjadi bandara umum.

c)     

Sistem Jaringan Energi

Untuk pengembangan jangka panjang perkiraan kebutuhan tenaga listrik yang dipasok PT. PLN ( Persero ) Wilayah Nusa Tenggara Barat didasarkan atas asumsi-asumsi, bahwa ekonomi di wilayah Nusa Tenggara Barat akan tumbuh berkembang bervariasi sesuai dengan potensi masing-masing daerah yaitu berkisar antara 3 % sampai 6 % pertahun.

Dari hasil perhitungan perkiraan kebutuhan tenaga lsitrik yang dapat dipasok oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan naik hampir 2 kali lipat selama 10 (sepuluh) tahun yang akan datang atau mengalami  pertumbuhan rata-rata 5,8 % pert ahunnya sejak tahun 2001. Yang berarti kebutuhan tenaga listrik di Nusa Tenggara Barat akan naik sebesar 80,4 % pada tahun 2010 dibanding kebutuhan tenga lsitrik pada tahun 2001.

Melihat tingkat kebutuhan tersebut, dengan kemampuan saat ini PT. PLN (Persero) menyediakan energi listrik sebesar 405,086 GWh terdistribusi untuk Cabang Mataram sebesar 287,422 GWh, Cabang Sumbawa sebesar 57.640 GWh dan Cabang Bima sebesar 60,024 GWh maka diperlukan tambahan energi sampai tahun 2010 sebesar286,764 GWh mencakup Cabang Mataram  217.338 GWh Cabang sumbawa sebesar 38,95 GWh dan Cabang Bima memerlukan tambahan sebesar 30,476 GWh.

Dengan memperhatikan kekurangan daya tersebut diperlukan pengembangan energi alternative lainnya untuk memenuhi kebutuhan ke depan. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dari panas bumi, PLT Air, PLT Surya dan PLT Microhidro yang kini lokasinya telah diidentifikasikan dan harus segera direalisasikan.

 

d

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan prasarana telekomunikasi meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung  antara pusat-pusat pertumbuhan. Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.

Jumlah keseluruhan infrastruktur telekomunikasi khususnya pos di Provinsi NTB adalah 136 unit dengan jumlah terbesar adalah infrastruktur Pos Keliling diikuti Kantor Pos Pembantu, sedangkan jumlah terkecil adalah Kantor Pos yang hanya berjumlah 4. Bila melihar rasio pelayanan pos dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada sangat tinggi dimana ratio yag terbesar adalah Kabupaten Lombok Timur 1 : 1.023.774 sedangkan ratio terkecil adalah Kabupaten Dompu yaitu 1 : 203.476., maka perlu dipikirkan 10 tahun ke depan pengembangan infrastruktur pos di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah maupun Lombok Timur.

Keberadaan Kantor Pos Besar di Mataram karena meningkatnya pelayanan pos yang terjadi setiap tahun. Kantor pos Mataram selama ini melayani kepentingan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, jika Pos Besar ada di Mataram tentu Kantor Pos Lombok Barat akan ada. Pengembangan infrastruktur Kantor Pos Tambahan juga perlu dilakukan pada lokasi yang kurang seperti di Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima. Sedangkan kabupaten baru hasil pemekaran yakni Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima sangat memerlukan penambahan infrastruktur seperti kantor pos, kantor Pos Pembantu, Pos Tambahan maupun Pos Keliling.

 

eSistem Jaringan Sumber Daya Air

Penyediaan air bersih di NTB sebagian besar berasal dari sumber mata air yang terdapat pada wilayah masing-masing, disamping sebagian penduduk menggunakan sumber air yang berasal dari sumur atau sumber lainnya, sebagian masyarakat lainnya menggunakan sumber air PDAM sebagai suplai kebutuhan air.  Suplai air untuk PDAM lebih diarahkan untuk melayani  wilayah yang jumlah penduduknya besar dan tingkat aktivitas kegiatannya cukup tinggi, seperti di sekitar pusat kota dan beberapa perumahan. Ke depan kiranya pengembangan suplai air bersih yang dikelola oleh PDAM dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sembari tetap memperhatikan kualitas pelayanan.

Untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan PDAM seperti pedesaan, kawasan terisolir maupun lahan kritis diarahkan untuk memanfaatkan air sumur, sumber-sumber mata air yang ada maupun penerapan teknologi penyulingan air sungai menjadi air bersih siap konsumsi.

Upaya menjaga kelestarian sumberdaya juga perlu diperhatikan dalam pemanfaatan sumberdaya air seperti persoalan rehabilitasi sumber-sumber mata air, konservasi dan rehabilitasi hutan, pemeliharaan jaringan air bersih.

Berdasarkan standard dan klasifikasi, maka tingkat kebutuhan air bersih untuk golongan rumah tangga sebesar 410.288.900 liter/hr atau 27.054.730.400 liter/tahun. Selanjutnya untuk fasilitas kesehatan dibutuhkan air bersih sebesar 9.980.000 liter/tahun. Untuk fasilitas pendidikan pada skala provinsi tingkat kebutuhan air bersih pertahun mencapai 14.367.600 liter.

Dengan memperhatikan trend perkembangan wilayah saat ini, maka pengembangan infrastruktur air bersih menjadi urgent di lakukan di wilayah Provinsi NTB, terutama untuk mengantisipasi tingginya permintaan suplai air disekitar pusat-pusat pertumbuhan. Adapun pusat-pusat pertumbuhan yang perlu mendapat layanan jaringan di wilayah Nusa Tenggara Barat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Wilayah potensial pengembangan wisata, seperti pantai-pantai daerah selatan wilayah Lombok hingga Pulau Sumbawa;
2. Wilayah potensial pengembangan perikanan sekitar pesisir laut Provinsi NTB;
3. wilayah poensil pengembangan kawasan industri;
4. Kawasan sentra produksi yang tersebar merata pada setiap kabupaten /kota di Provinsi NTB;
5. Sentra pengembangan kerajinan;
6. Sentra pengembangan produk pertanian;
7. Sentra pengembangan pertambangan dan energi.

Pemenuhan kebutuhan air bersih dititik beratkan kepada peningkatan pemanfaatan sumber-sumber yang ada dan kualitas pelayanan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1)     Meningkatkan usaha-usaha pelestarian sumber-sumber air bersih

2)     Pendistribusian air bersih dengan system grafitasi dan pelayanan secara pemompaan

3)     Perbaikan jaringan perpipaan

4)     Perluasan jaringan air bersih ke seluruh ibu kota kecamatan

5)     Peningkatan jumlah kran-kran umum

6)     Peningkatan koordinasi pengembangan air bersih.

 

2.      Rencana Pola Ruang Wilayah

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi, dan kawasan perlindungan lainnya. Arahan masing-masing kawasan dapat dilihat dalam tabel berikut.

a)     Kawasan Lindung

Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya.

Tabel Peruntukan Kawasan Lindung

Sumber: Perda RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat  2009-2028