A.           RTRW Provinsi

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Yang Produktif, Efisien dan Berkualitas Menuju Provinsi Unggul dan Terdepan Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan. Pernyataan tersebut memiliki makna :

• Produktif adalah proses  produksi  dandistribusi berjalan secara efisien  sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
• Efisien  diartikan  sebagai  suatu kondisi ruang  yang dapat  melayani  pemenuhan kebutuhan dan kegiatan secara murah, hemat (menghindari pemborosan) dan mengandung nilai-nilai ratio). optimasi secara ekonomi (misal : pertimbangan benefit-cost-ratio)
• Berkualitas adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman (aman), dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang nyaman dan damai, serta wujud tata ruang yang memiliki azas keadilan dan keseimbangan.
• Berkelanjutan adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat  ditingkatkan,  termasuk  pula  antisipasi  untuk mengembangkan  orientasi ekonomi yang dapat mengefisienkan pemanfaatan sumberdaya alam.Hal ini dilakukan. sesuai  prinsip  sustainable development bahwa pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi  kebutuhan  sekarang  juga  dapat  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan generasi mendatang.
• Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat  diperbandingkan (keunggulan  komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif).
• Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor  dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain.

 

1.        Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana struktur ruang Provinsi Sumatera Selatan meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem prasarana lingkungan.

a)         Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan wilayah provinsi merupakan gambaran kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan keadaan (linkage) pada saatini dan rencana antar kota/perkotaan yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi (urban system).Dalam menetapkan hirarki pusat pelayanan di Provinsi Sumatera Selatan selain telah diuji  dengan menggunakan  metoda  skalogram  dan indeks  sentralitas  terbobot (weighted centrality indexes), juga melihat fungsi dan peran kota terhadap kawasan di sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode skalogram dan konsep pengembangan tataruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka rencana pengembangan sistem pusat-pusat pemukiman di wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a.      Pusat Kegiatan Nasional  (PKN) yaitu Kota Palembang yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya akan melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau  beberapa  provinsi,  khususnya  pada  kawasan  Belajasumba  (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka-Belitung);

b.      Pusat  Kegiatan  Wilayah  (PKW)  yang  merupakan  kawasan  perkotaan  yang fungsinya  melayani  kegiatan  skala  provinsi  atau  beberapa  kabupaten/kota. Kesembilan kawasan perkotaan yang termasuk kedalam PKW tersebut adalah :

• Prabumulih (Kota Prabumulih);
• Lubuk Linggau (Kota Lubuk Linggau);
• Muara Enim (Kabupaten Muara Enim);
• Baturaja (Kabupaten OKU);
• Lahat (Kabupaten Lahat);
• Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir);
• Sekayu (kabupaten Musi Banyuasin);
• Kayu Agung (Kabupaten OKI);
• Sungsang (Kabupaten Banyuasin);
• Pagar Alam (Kota Pagar Alam);
• Martapura (Kabupaten OKU Timur).

c.   Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang fungsinya melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan.

• Sungai Lilin (Kabupaten Banyuasin);
• Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang);
• Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas);
• Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan);
• Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin);
• Gumawang (Kabupaten OKU Timur);
• Tugumulyo (Kabupaten OKI);
• Talang Ubi (Kabupaten Muara Enim);
• Peninjauan (Kabupaten OKU);
• Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas);
• Bayung Lencir (Kabupaten Banyuasin);
• Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir);
• Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas);
• Pangadonan (Kabupaten Ogan Komering Ulu).

 

b)         Sistem Transportasi

Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  552/2009  tentang

Penetapan Ruas-ruas Jalan Provinsi dan untuk rencana pengembangannya adalah:

1.      Jalan Arteri Primer

a. Jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan antara:

• Ruas Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Menggala- KayuAgung- Indralaya-Palembang- Jambi.
• Ruas Lintas Tengah Sumatera yang mengubungkan Kota bumi- Baturaja- Muara Enim- Lahat - Lubuk Linggau- Sarolangun.
• Ruas  Lintas  Penghubung  Indralaya- Muara  Enim  yang  menghubungkan antara Lintas Timur Sumatera dengan Lintas Tengah Sumatera.
• Ruas Lubuk Linggau- Curup- Bengkulu yang menghubungkan antara Lintas Tengah Sumatera dengan Lintas Barat Sumatera.
• Ruas Simpang Betung- Sekayu- Lubuk Linggau.
• Ruas Palembang- Tanjung Api-Api.
• Ruas Lahat- Pagar Alam- Kaur.

b. Jaringan jalan tol/ bebas hambatan yang menghubungkan Kota bumi- Baturaja- Muara Enim- Lahat- Lubuk Linggau- Sarolangun.

2.         Jalan Kolektor Primer

Jaringan jalan kolektor primer menghubungkan antar PKW maupun antara PKW dengan PKL. Beberapa jalan kolektor akan dibangun dan dikembangkan serta ditingkatkan fungsinya untuk  mendorong  perkembangan  wilayah  di  wilayah timur,  selatan  dan  barat yang  juga disesuaikan  dengan  Keputusan  Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  :   552/2009 tentang Penetapan  Ruas-Ruas  Jalan Provinsi. Rencana pengembangan jalan kolektor primer meliputi:

• Ruas Sekayu- Simpang Belimbing;
• Ruas Palembang- Rambutan -Kayu Agung;
• Ruas Palembang- Rambuan-Tulung Selapan;
• Ruas Prabumulih- Baturaja;
• Ruas Tanjung Raja- Lubuk Batang;
• Ruas Kayu Agung- Martapura;
• Ruas Martapura- Gumawang- Tugumulyo;
• Ruas Martapura- MuaraDua- Liwa;
• Ruas Baturaja- Simpang;
• Ruas Muara Dua- Batas Bengkulu;
• Ruas Tebing Tinggi- Kepahiang;
• Ruas Pagar Alam- Pendopo;
• Ruas Mangunjaya- Nibung;
• Ruas Tugumulyo- Cengal- Tanjung Api-Api;
• Ruas Pangkalan Balai- Rantau Bayur- Penukal- Simpang Belimbing;
• Ruas Tugumulyo- Gumawang- Martapura;
• Ruas Palembang- Mariana- Muara padang- AirSugihan;
• Ruas Pangkalan Balai- Rantau Bayur- Penukal-Simpang;
• Ruas Simpang Meranjat- Muara Kuang -Cempaka;
• Ruang Lubuk Linggau- Musi Rawas.

 

3.        Jalan Khusus

Pengembangunan jaringan jalan khusus merupakan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas barang yang bersifat eksklusif dan tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pengembangan jalan khusus ini merupakan peruntukkan untuk pengangkutan batubara dari tempat penambangan ke pelabuhan/terminal khusus batubara Penetapan dimensi jalan  di  wilayah Provinsi  Sumatera Selatan mengacu kepada Peraturan Perencanaan Geometrik Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, yaitu :

• Jalan arteri primer, ROW 40 meter,
• Jalan kolektor primer, ROW 40 meter,
• Jalan lokal primer, ROW 22 meter,

Sedangkan lebar badan jalan yang diarahkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.34Tahun 2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut :

• Jalan arteri primer lebar minimum 11 m.
• Jalan kolektor primer lebar minimum 9 m.
• Jalan lokal primer lebar minimum 7,5 m.
• Jalan arteri sekunder lebar minimum 11 m.
• Jalan kolektor sekunder lebar minimum 9 m.
• Jalan lokal sekunder lebar minimum 7,5 m.

 

4.          Rencana pengembangan terminal di Provinsi Sumatera Selatan adalah :

a)          Terminal barang dan peti kemas terdapat di :

• Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan
• Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

b)          Penetapan terminal tipe A :

• Pembangunan terminal multimoda di Karya Jaya, dan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
• Pembangunan terminal tipe A di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
• Pembangunan terminal tipe A di Sungsang Kabupaten Banyuasin;
• Pembangunan terminal tipe A di Kota Lubuk Linggau;
• Pembangunan terminal tipe A di Baturaja Kabupaten OKU;

c)          Penetapan terminal B :

•         Pengembangan terminal tipe B di Pangkalan Balai, Sekayu, Muararupit, Inderalaya, Martapura, Muara Dua, Lahat, Pagar Alam, Prabumulih, Tebung Tinggi, Tugumulyo Sungai Lilin dan Banyuasin (Terminal Multimoda Terusan Sebalik).

Menurut standar Ditjen Perhubungan Darat mengenai standar luas terminal, luas lahan terminal Tipe A minimal adalah seluas 46.988 m², Tipe B minimal kebutuhan lahan seluas 34.510 m², dan Tipe C minimal kebutuhan lahan seluas 10.926 m².

Arahan pengembangan dan peningkatan pelayanan fasilitas terminal untuk masing- masing tipe terminal adalah sebagai berikut :

a.       Fasilitas Terminal Tipe A minimal terdiri dari:

• Jalur pemberangkatan dan kedatangan
• Tempat parkir
• Kantor Terminal
• Tempat tunggu
• Menara pengawas
• Loket penjualan karcis
• Rambu-rambu dan papan-papan informasi
• Peralatan parkir pengantar atau taksi

b.       Fasilitas Terminal Tipe B minimal terdiri dari :

• Jalur pemberangkatan dan kedatangan
• Tempat parkir
• Kantor Terminal
• Tempat tunggu
• Menara pengawas
• Loket penjualan karcis
• Rambu-rambu dan papan-papan informasi
• Peralatan parkir pengantar atau taksi

c.       Fasilitas Terminal Tipe C minimal terdiri dari:

• Jalur pemberangkatan dan kedatangan
• KantorTerminal
• Tempat tunggu
• Loket penjualan karcis
• Rambu-rambu dan papan-papan informasi

Pengembangan terminal multi moda Karya Jaya di Kota Palembang yang merupakan proyek  yang  mengintegrasikan  beberapa  moda  transportasi  yang  terdiri  dari  : angkutan kereta api (antara Kota Palembang dengan Kota Lampung, Lubuk Linggau dan  Pelabuhan  Laut  Tanjung  Api-api),  angkutan air/bus  air di  Sungai Musi dan angkutan  bus kota  (dalam dan luar kota) yang juga dilengkapi dengan fasilitas pergudangan/kargo dan kompleks pertokoan.

Selain terminal Karya Jaya di Palembang, pengembangan terminal multi moda juga akan dikembangkan pada masing-masing PKW yang merupakan pengembangan dari terminal-terminal tipe A dan tipe B yang ada menjadi terminal pemadu moda guna mengikatkan efesiensi dan pelayanan terminal yang ada.

 

5.        Rencana pengembangan Rel Kereta Api dan Stasiun di Provinsi Sumatera Selatan adalah :

Sarana dan prasarana transportasi kereta api di Sumatera Selatan memiliki peranan yang penting, selain digunakan untuk mobilitas orang, juga digunakan untuk mobilitas barang. Komoditas utama yang menjadi angkutan barang kereta api adalah batubara. Jaringan  rel  kereta  api  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  menghubungkan beberapa wilayah, yaitu : Palembang- Prabumulih- MuaraEnim- Lahat- Lubuk Linggau dan Palembang- rabumulih- Baturaja-Tanjung Karang (Provinsi Lampung).

Sebagai sarana transportasi massal, pengembangan sarana prasarana perkeretaapian dalam   jangka  panjang menjadi prioritas utama dalam pengembangan jalur transportasi  darat  di  Sumatera  Selatan,  selain  bersifat  merakyat  (SAUM, sarana angkutan umum  massal) dan ekonomis juga hemat  energi   dibandingan pengembangan sarana umum angkutan darat jenis bis.

Pengembangan  Sarana  stasiun  penumpang  kereta  api  disatukan  dengan  sarana sarana  terminal  angkutan  darat  yang  membentuk  terminal  pemadu  moda  yang mengintegrasikan beberapa Moda Transportasi yang terdiri dari : Angkutan Kereta api dan  angkutan busAntar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).  Disamping itu Terminal Multimoda juga akan dilengkapi dengan gudang kargo dan kompleks pertokoan.

 

6.        Rencana Pengembangan Pelabuhan

Pada saat ini di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 (dua) trayek angkutan laut yaitu trayek   Palembang- Muntok  dengan  12  (dua  belas)  sarana  angkutan  laut  dan Palembang - Batam dengan 7 (tujuh) sarana angkutan laut. Pelayanan angkutan laut di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari angkutan barang dan penumpang yang dilayani oleh Pelabuhan Boom Baru dan Pelabuhan SeiLais.

Rencana pengembangan sektor pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang pelabuhan yang ada di Palembang akan di gantikan dengan Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin yang pada saat ini sedang dalam tahap pembangunan denganluas 13.000 ha.

Selain itu di Provinsi Sumatera Selatan terdapat pelabuhan khusus untuk angkutan batu bara dan sumber daya mineral lainnya (minyak) yang dimiliki dan dikelola oleh swasta. Pelabuhan khusus tersebut tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin serta terminal khusus batu bara di Kabupaten Muara Enim dan Musi Rawas.

 

7.        Rencana Pengembangan Transportasi Udara

Bandara Sultan Mahmud Badarudin II merupakan bandara yang berperan sebagai pusat penyebaran  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  didukung  oleh  beberapa bandara lokal yang berperan sebagai pusat pengumpan yang terdapat di beberapa kabupaten/kota. Adapun bandara  lokal  pendukung  di  Provinsi  Sumatera  Selatan adalah sebagai berikut:

a)         Bandara Silampari

Terdapat diKota Lubuk Linggau yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Jenis pesawat yang bisa mendarat dibandara ini adalah Cassa-212. Bandara Silampari  melayani penerbangan  lokal  dengan  rute  Lubuk  Lingau- Palembang dan Lubuk Linggau-Jakarta. Untuk pengembangan kedepan bandara ini memiliki potensi untuk dikembangkan.

b)         Bandara Banding Agung/ Danau Ranau

          Terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis pesawat yang dapat mendarat dibandara ini adalah Cassa-212. Namun, semenjak dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bandara ini belum pernah digunakan. Pada saat ini kondisi bandara ini sudah rusak dan ditumbuhi oleh tumbuhan liar dan sebagian lahan kawasan  bandara  ini  berubah  fungsi  menjadilahan  perkebunan.  Sedangkan fasilitas  berupa  gedung-gedung penunjang sudah rusak berat.Pada saat ini berkembang rencana  pemindahan bandara Banding Agung ke Kecamatan BuayRawan atau Muara Dua.

c)         Bandara Skyline/ Sekayu

Terletak di  Kecamatan Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin dan  dikelola  oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis pesawat yang bisa mendarat dibandara  ini  adalah pesawat  jenis  Cassa  NC  212-200.  Sama  halnya  dengan Bandara Banding Agung, semenjak dibangun dan diresmikan bandara ini belum pernah digunakan.

d)         Bandara Serdang Gelumbang,Tanjung Enim dan Pendopo

Bandara  ini  terdapat  di  Kabupaten  Muara  Enim.  Jenis  pesawat  yang  bisa mendarat dibandara ini adalah DHC-96 (Serdang Gelumbang) dan Cassa-212 (Tanjung Enim). Pada saat ini bandara ini sudah tidak beroperasi lagi.

e)         Bandara Atung Bungsu

Bandara ini sedang dalam tahap pembangunan, yaitu direncanakan di Kecamatan Atung  Bungsu diKot aPagar Alam. Rencana pembangunan bandara ini timbul akibat dari hambatan aksesibilitas Kota Pagar Alam terhadap ibu kota provinsi dan kabupaten lain di  Provinsi Sumatera Selatan serta posisi strategis Kota Pagar Alam dan potensi hasil bumi dan pariwisata yang dimiliki Kota Pagar Alam.

f)           Bandara Gumay Talang

       Merupakan bandara perintis yang sedang dalam tahap perencanaan yang terletak Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.

 

8.       Rencana Pengembangan Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Sarana angkutan  sungai ASDP  (Angkutan  Sungai,  Danau  dan  Penyeberangan)  di Sumatera Selatan selain dimanfaatkan sebagai alternatif angkutan penumpang dan barang terutama  untuk  mengangkut  hasil  bumi  dan  pertambangan  di wilayah Sumatera selatan melalui jalur sungai disepanjang Daerah Aliran Sungai Musi. Selain dimanfaatkan sebagai sarana transportasi juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata air menuju objek-objek wisata yang ada disekitar Sungai Musi. Meskipun  kalah bersaing dengan transportasi darat, angkutan sungai dan peraiaran ini masih perlu dipertahankan sebagai sarana alternatif moda angkutan barang dan penumpang. Rencana pengembangan angkutan sungai ini terutama pada:

• Dermaga 35 Ilir.
• Dermaga Boom Baru.
• Dermaga Sungai Lumpur.
• Dermaga Keramasan.
• Dermaga Kenten.
• Dermaga Parit VIII.
• Dermaga Muara Padang.
• Dermaga Sungai Lais.
• Dermaga Lematang.
• Dermaga Tulung Selapan.

 

c)           Sistem Energi

Berdasarkan data desa/kelurahan yang di Provinsi Sumatera Selatan yang dialiri oleh listrik,  diketahui bahwa jumlah desa/kelurahan yang dialiri listrik pada tahun 2008 sekitar 2.251 desa/ kelurahan atau 79,34% dari jumlah total desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.  Dimana kabupaten/ kota dengan tingkat pelayanannya terendah adalah Kabupaten Musi Rawas yang hanya 133 desa/ kelurahan yang dialiri listrik atau 50,96% dari total desa/ kelurahan yang terdapat dikabupaten tersebut.

        Perkiraan Kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan hingga akhir tahun perencanaan dilihat berdasarkan pada hasil proyeksi kebutuhan perumahan. Kebutuhan energi listrik dibedakan pula berdasarkan tipe rumahnya, dengan asumsi bahwa  semakin besar tipe rumah maka kebutuhan listriknya akan besar, demikian pula sebaliknya.  Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan  hingga  akhir tahun perencanaan, diketahui bahwa untuk tahun 2015 dibutuhkan daya listrik sebesar 1.848 MW, tahun 2020 sebesar 2.164 MW,tahun  2025  sebesar  2.479  MW  dan  tahun  2030  sebesar 2.795  MW.  Apabila dibandingkan  dengan produksi listrik PT.PLN di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2008 (4.766.917,94 MWh), maka kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup terpenuhi. Beberapa prasarana sumber energi yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya meliputi:

A.  Pengembangan Jalur Transmisi Gas (Jaringan Transmisi PGN):

• Jaringan transmisi Grissik- Duri: panjang 536Km, diameter28", dan kapasitas
• 430 MMSCFD.
• Jaringan trans misi Grissik-Singapura: panjang 470 km (onshore 206 km, off shore 264 km), diameter 28", dan kapasitas 350 MMSCFD.
• Pengembangan jaringan transmisi Sumsel (Paga rDewa)- JabarI: panjang 445 km dan kapasitas 250- 550 MMSCFD.
• Jaringan Sumsel- Jabar II: panjang 689 km dan kapasitas 400- 600 MMSCFD.e. Jaringan Gas dalam Kota Palembang.

B. PeningkatanKapasitasProduksiPadaPowerPlant:

• PLTU Banjar sari dengan kapasitas 2x100MW di Lahat.
  
• PLTU OKU dengan kapasitas 2x100MW.
• PLTUMURA/MUBA dengan kapasitas 2x100MW.
• PLTUPT Sriwijaya BE dengan kapasitas 2x100MW.
• PLTUPT Musi Prima Coal dengan kapasitas 2 x100MW.

C. RencanaPengembanganPembangkitListrik:

• PLTU Mulut Tambang.
• PLTU Bangko Tengah dengan kapasitas 2x600MW.
• PLTU Sungai Malam dengan kapasitas 2x600MW + 3x 1.000MW.
• PLTU PT Bumi Daya Nusantara dengan kapasitas 2x50MW.
• PLTGU Indralaya.
• Geothermal Lumut Balai.g.  PLTGU Rantau Dadap.
• PLTA Danau Ranau.

D. Rencana  Pengembangan Jaringan  Transmisi  Interkoneksi  Sumatera- Jawa Dan Sumatera Lintas Timur:

• Pembangunan transmisi interkoneksi 274 kV Pulau Sumatera (Riau- Sumatera Utara 300 KMS).
• Pembangunan transmisi interkoneksi Sumatera-Jawa 500 kV.
• Pembangunan jaringan transmisi interkoneksi 275 kV Sumatera Lintas Timur (Palembang- Sekayu- Jambi dan Palembang- Metro 400 km).

2.         Rencana Pola Ruang Wilayah

Polaruang wilayah provinsi Sumatera Selatan meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

A.           Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional (KLN) diwilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1.  Kawasan lindung suaka margasatwa, yaitu Suaka Margasatwa (SM) SMBentayan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin; SMD angkudi Kabupaten Musi Banyuasin;  SM Gumai Pasemah diKabupaten Empat Lawang dan Lahat; SM Gunung Rayadi  Kabupaten OKU Selatan; SMI sau- Isau Pasemah diKabupaten Lahat dan Muara Enim;  SMPadang Sugiha di Kabupaten Banyuasin dan OKI. Suaka margasatwa merupakan  tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perludi lakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, merupakan tempat dan  kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu, memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

2.  Kawasan suaka alam,  pelestarian alam dan cagar budaya, yaitu Taman Nasional Sembilang terdapat diKabupaten Banyuasin serta Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat  di Kabupaten Musi  Rawas  dan  Kota  Lubuk  Linggau  dengan  luas sekurang- kurangnya  1.000 hektar. Taman Nasional  adalah kawasan berhutan atau  bervegetasi  tetap  yang  memiliki tumbuhan dan  satwa  yang  beragam, memilikiluas  yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologi secara alami,  memiliki  sumber  daya  alam  yang  khas  dan unik  baik  berupa jenis tumbuhan maupun jenis satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masi hutuh, memiliki paling sedikit  satu  ekosistem yang terdapat didalamnya yang secara  materi  atau  fisik tidak   boleh  diubah  baik  oleh  eksploitasi  maupun pendudukan manusia,memiliki keadaan alam  yang  asli  untuk  dikembangkan sebagai pariwisata alam.

 

B.        Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional (KBN) diwilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan andalan dalam RTRW Nasional,yaitu:

1. Kawasan Palembang dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan untuk pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan.
2. Kawasan Lubuk Linggau dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan untuk pertanian, perkebunan, dan industri.
3. Kawasan Muara Enim dan sekitarnya sebagai kawasan pengembangan untuk pertanian, pertambangan dan perkebunan.

3.        Penetapan Kawasan Strategis

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena  mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan  dan  keamanan  negara,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat diumumkan/ dinyatakan dalam SK Menteri Pertanian Nomor 736/ Mentan/ X/1982 seluas 1.484.650Ha. Kemudian ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, SKNo.192/ Kpts-II/ 1996 dengan luas 1.386.000Ha. Taman Nasional Kerinci Seblatter letak di 4 wilayah propinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Sebagian besar kawasan taman nasional ini merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan di Pulau Sumatera bagian tengah. Secara geografis Taman Nasional Kerinci Seblatter letak pada 100°31'18"-102°44' Lintang Timur dan 17'13"- 326'14" Lintang Selatan.

Luas Taman Nasional Kerinci Seblat (hasil tata batas) ditetapkan seluas 1.368.000 Ha dengan perincian:

• Propinsi Sumatera Barat seluas 353.780 Ha (25,86%).
• Propinsi Jambi seluas 422.190 Ha (30,86%).
• Propinsi Bengkulu seluas 310.910 Ha (22,73%).
• Propinsi Sumatera Selatan seluas 281.120 Ha (20,55%).

Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat tersebar di 9 kabupaten, 43 kecamatan dan 134 desa. Dalam sejarah pembentukannya, taman nasional ini merupakan penyatuan dari kawasan-kawasan Cagar Alam Indera pura dan Bukit Tapan, Suaka Margasatwa Rawasa Huku Lakitan-Bukit Kayu Embundan Gedang Seblat, hutan lindung dan hutan produksi  terbatas disekitarnya  yang  berfungsi hidrologis yang sangat  vital  bagi wilayah sekitarnya. Kelompok hutan tersebut merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS Batanghari, DAS Musi dan DAS wilayah pesisir bagian barat. DAS tersebut sangat vital peranannya terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi hidup dan kehidupan jutaan orang yang tinggal didaerah tersebut. Mengingat pentingnya peranan kelompok hutan tersebut, maka pada tanggal 4 Oktober 1982, bertepatan dengan  Kongres  Taman  Nasional  Sedunia  di  Bali,  gabungan  kawasan  tersebut diumumkan sebagai Taman Nasional Kerinci Seblat.

Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran  rendah sampai ekosistem sub-alpinserta beberapa ekosistem yang khas(rawa gambut, rawa air tawar dan danau).[1]

 

B.         RPJMD Provinsi

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 memiliki visi pembangunan adalah “Sumatera Selatan Sejahtera Dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas Yang Berbudaya”. Visi pembangunan ini mengandung : Sejahtera adalah keadaan di mana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang, dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju; serta memilliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Cerdas adalah sikap pikir profesional yang didasarkan pada landasan moral yang tinggi, kemampuan dan kecakapan dalam membaca situasi, menangkap dan mengolah peluang, serta merancang dan melaksanakan pemecahan masalah dalam semua situasi. Insan dan masyarakat yang cerdas akan selalu optimistis dan mampu memanfaatkan peluang untuk aktivitas yang produktif. Terdepan adalah keadaan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan dan penguasaan wawasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tinggi, berkelanjutan, berada lebih baik dan menjadi acuan bagi daerah-daerah lain.

Visi pembangunan ini kemudian dijabarkan ke dalam 10 (sepuluh) misi yang akan memayungi arah kebijakan dan program pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan sumberdaya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal;
2. Membangun pertanian terutama pangan dan perkebunan berskala teknis dan ekonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan teknologi tepat guna;
3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan terbarukan) dengan cerdas, arif, dan bijaksana demi kepentingan masyarakat luas;
4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar;
5. Membangun dan menumbuhkembangkan pusat-pusat inovasi yang berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi berkelanjutan;
6. Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat;
7. Membangun dan memperkuat jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, industri, perdagangan dan kelembagaan;
8. Membangun pemerintahan yang amanah berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel;
9. Mengembangkan dan membina budaya daerah yang berakar pada nilai-nilai luhur "Simbur Cahaya";
10. Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama.

Dari keempat misi di atas, misi 1 sampai 7 ditujukan dalam upaya peningkatan  perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun strategi dan kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: